Bawaslu Majalengka Perkuat Konsolidasi Demokrasi, Sambangi Kejari

Majalengka — Upaya memperkuat fondasi demokrasi terus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Majalengka. Salah satunya melalui kunjungan koordinasi dan silaturahmi ke Kejaksaan Negeri Majalengka, yang berlangsung dalam suasana hangat namun tetap substantif. 14/04/2026.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Majalengka, Dede Rosada, bersama anggota Dardir Edi Sabara dan Ayub Fahmi, serta Kepala Subbagian Hukum, Humas, dan Datin, Erry Sukmana. Rombongan disambut oleh Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka, Sukma Djaya Negara, S.H., M.Hum, didampingi Kepala Seksi Pidana Umum, Heri Joko Saputro, S.H., M.H.

Pertemuan tidak sekadar seremonial. Ada percakapan yang mengalir tentang kesiapan menghadapi tahapan pemilu dan pemilihan mendatang, terutama dalam konteks penegakan hukum terpadu. Koordinasi lintas lembaga dinilai menjadi kunci untuk memastikan setiap potensi pelanggaran dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai koridor hukum.

Ketua Bawaslu Majalengka, Dede Rosada, menegaskan bahwa komunikasi yang terbangun sejak dini menjadi investasi penting bagi kualitas demokrasi di daerah.

“Sinergi antar lembaga penegak hukum harus terus diperkuat. Kami ingin memastikan bahwa dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan ke depan, penanganan pelanggaran, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana, dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan multitafsir di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dan keterlibatan aktif dari unsur kejaksaan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka, Sukma Djaya Negara, menyambut baik langkah yang diinisiasi Bawaslu. Ia menilai koordinasi semacam ini perlu terus dirawat, tidak hanya menjelang tahapan, tetapi juga sebagai bagian dari komunikasi kelembagaan yang berkelanjutan.

“Kami pada prinsipnya siap mendukung pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang berintegritas. Koordinasi seperti ini penting untuk menyamakan persepsi, terutama dalam penanganan perkara pidana pemilu, sehingga setiap langkah yang diambil tetap berada dalam koridor hukum yang jelas,” ungkapnya.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga komunikasi yang intensif ke depan. Di tengah dinamika politik yang kerap berubah, kolaborasi menjadi semacam jangkar—menjaga agar proses demokrasi tetap berada di jalur yang semestinya.