Persiapan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Majalengka melaksanakan pengawasan tahapan pencalonan mengacu pada PKPU 8/2024 jo. PKPU 10/2024. Langkah awal:

• Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan:
  SK Ketua Bawaslu Majalengka No. 49/HK.01.01/K.JB-12/05/2024 (14 Mei 2024) dan perubahan No. 98/HK.01.01/K.JB-12/08/2024 (26 Agustus 2024).
• Akses & Data: Permohonan akun SILONKADA (SILON) ke KPU (Surat No. 205/PM.00.02/K.JB-12/08/2024, 27 Agustus 2024) dan permohonan salinan dokumen persyaratan pencalonan/calon (Surat No. 206/PM.00.02/K.JB-12/08/2024, 27 Agustus 2024).

Pelaksanaan Tugas & Fungsi Pengawasan

Pencegahan (Surat Imbauan)

Tabel 3.1. Daftar Surat Imbauan

Penanganan Pelanggaran

• Tidak ada pelanggaran pada tahapan pencalonan.
• Kasus administratif: pada pendaftaran ditemukan Partai Hanura tidak memiliki form persetujuan DPP untuk pasangan Eman–Dena. Bawaslu memberi Saran Perbaikan No. 212/PM.00.02/K.JB-12/08/2024 (29 Agustus 2024) agar KPU mencoret Hanura dari dokumen pencalonan/gabungan parpol (Model B.KWK) berikut berita acaranya. KPU menindaklanjuti (BA Pleno No. 176/PL.02.2-BA/3210/2024).

Penyelesaian Sengketa Proses

• Tidak ada permohonan sengketa proses diterima Bawaslu.

Publikasi Hasil Pengawasan (LHP)

Tabel 3.2. Daftar 24 LHP Pengawasan Pencalonan (Ringkas)

Hasil Tahapan Pencalonan

Komposisi Pendaftar & Dukungan

• Perseorangan: Bakal Paslon Ir. Priatna Ichsan – Ir. Lia menyerahkan dukungan 69.162 (sebaran 26 kecamatan), tidak memenuhi syarat minimal 74.907 → TMS (waktu perbaikan telah lewat).
• Gabungan Parpol: 2 paslon mendaftar dan ditetapkan memenuhi syarat (22 Sep 2024; BA KPU No. 206/PL.02.2-BA/3210/2024; Keputusan No. 1522/2024 tentang nomor urut).

Tabel 3.3. Suara Sah Gabungan Parpol – Paslon Karna–Koko

Tabel 3.4. Suara Sah Gabungan Parpol – Paslon Eman–Dena

Hasil Penelitian Administrasi (Temuan Awal)

Tabel 3.5. Kekurangan Administrasi – Paslon Karna–Koko

Tabel 3.6. Kekurangan Administrasi – Paslon Eman–Dena

Perbaikan Administrasi

Tabel 3.7. Perbaikan – Paslon Karna–Koko

Tabel 3.8. Perbaikan – Paslon Eman–Dena

Klarifikasi Keinstansian oleh KPU (sesuai imbauan & PKPU): PN Niaga (pailit), KPP (fiskal/SPT), Kemenag (gelar haji), PN Majalengka (pidana/hak pilih/utang), KPK (LHKPN), Disdukcapil (data kependudukan).
Hasil: Semua dokumen terverifikasi benar & sah, dituangkan dalam BA Klarifikasi KPU.

Penetapan & Nomor Urut

• Penetapan Paslon: BA KPU No. 206/PL.02.2-BA/3210/2024 (22 Sept 2024) → 2 paslon ditetapkan MS.
• Nomor Urut: Keputusan KPU No. 1522/2024 (23 Sept 2024) & BA No. 207/PL.02.3-BA/3210/2024 (23 Sept 2024):
  • No. Urut 1: Eman Suherman – Dena M. Ramdhan
  • No. Urut 2: Karna Sobahi – Koko Suyoko
    Diselenggarakan melalui rapat pleno terbuka, dihadiri paslon, parpol pengusung, Forkopimda, Bawaslu, dan pemangku kepentingan terkait.

Inovasi Pengawasan

• Jadwal pengawasan granular per sub-tahapan pencalonan.
• Pemetaan kerawanan pelanggaran & sengketa proses.
• Alat kerja pengawasan khusus pencalonan (checklist verifikasi).
• Analisis komparatif hasil penelitian administrasi antar-paslon.

Kontrol, Evaluasi, Tantangan & Rekomendasi

Dukungan Internal

• Kesekretariatan: SDM, administrasi, anggaran, task force fasilitasi → mempercepat verifikasi/penetapan.
• Sarana-prasarana: perangkat kerja (komputer, printer, scanner, kamera) memadai untuk penyusunan LHP dan dokumentasi.

Tantangan/Hambatan Kunci

• Kompleksitas regulasi; variasi kualitas dokumen (perlu klarifikasi lintas-instansi).
• Kesenjangan pemanfaatan platform digital; potensi intervensi politik; resistensi sebagian pihak dalam pemenuhan dokumen.
• Literasi publik tentang proses pencalonan masih bervariasi.

Rekomendasi Operasional

1. Edukasi & Sosialisasi berjenjang (parpol, bakal paslon, ASN/TNI/Polri, perangkat desa) → fokus pada dokumen kritis (pidana, pajak, pailit, LHKPN).
2. Penguatan Kapasitas Pengawas: klinik dokumen pencalonan, early warning kerawanan, hotline klarifikasi ke instansi.
3. Transparansi Proaktif: dashboard status verifikasi dokumen (tanpa menampilkan data pribadi sensitif), rilis berkala LHP.
4. Pemanfaatan Teknologi: sinkronisasi SILON ↔ daftar kontrol internal Bawaslu; templatisasi surat/BA; pelacakan timestamp proses.

Lampiran Ringkas 

• Tidak ada pelanggaran & tidak ada sengketa proses pada tahapan pencalonan.
• Satu perseorangan TMS (dukungan < ambang). Dua paslon parpol MS dan ditetapkan; nomor urut telah diundi sesuai jadwal.
• Korektif administratif (mis: Hanura) ditindaklanjuti KPU sesuai Saran Bawaslu.
• Seluruh klarifikasi dokumen kunci (PN, KPP, KPK, Kemenag, Disdukcapil) terverifikasi sah.