Persiapan Pengawasan

A. Pemetaan Kerawanan Persiapan Pemungutan Suara

1. Pemberitahuan Pemungutan Suara (Form C-Pemberitahuan)

• KPPS terlambat mendistribusikan (≤ H-3).
• Tidak memuat catatan akses disabilitas.
• Tidak diberikan langsung kepada Pemilih (rawan disalahgunakan).
• Surat yang tak terdistribusi tidak dikembalikan ke PPS berikut rekapnya.
• Tidak ada dokumentasi foto/video serah terima & rekap pengembalian.
• Pengawas TPS tidak diberi akses data distribusi/rekap (≤ H-1 pkl 17.00).
• Terdapat kegandaan surat pemberitahuan.

2. Pendirian TPS

• TPS belum selesai H-1.
• Lokasi tidak memenuhi ketentuan/berada di wilayah rawan: tempat ibadah, sulit dijangkau/cuaca, rawan konflik/bencana, dekat lembaga pendidikan berpotensi DPTb, area industri, posko pemenangan, serta kendala jaringan/listrik.

3. Logistik Pungut Hitung

• Belum diterima KPPS H-1, atau rusak/kurang/lebih/tertukar saat diterima, atau tidak dijaga di TPS.
• Distribusi tidak berkoordinasi/berpengamanan memadai (PPK–PPS–KPPS), tidak mendahulukan lokasi terjauh/sulit/banjir/longsor, dan dilakukan dini hari (menurunkan kesiapan KPPS & Pengawas TPS).

B. Pemetaan Kerawanan Pelaksanaan Pemungutan Suara

• Pemeriksaan Persiapan Akhir: KPPS tidak sesuai SK, sosialisasi jadwal kurang, DPT/DPTb tidak ditempel, tidak serahkan salinan DPT ke saksi/pengawas, saksi tanpa mandat/beratribut kampanye, pemantau/pewarta tanpa surat tugas.
• Rapat Pemungutan Suara: mulai tidak tepat waktu, sumpah/ikrar tidak diucapkan, tidak memeriksa jumlah & kondisi surat suara, tidak jelaskan tata cara secara berkala, tidak umumkan status calon berhalangan tetap (jika ada putusan inkracht).
• Pemberian Suara: surat suara tidak ditandatangani ketua KPPS; daftar hadir DPT/DPTb/DPK dicampur atau diisi petugas; layanan DPK tidak sesuai jam/alamat; pemberian surat suara DPTb/DPK tidak sesuai; penggantian surat suara lebih dari 1 kali; KPPS mencobloskan; pemilih membawa HP; salah bilik/TPs; penggunaan hak pilih ganda; tidak celup tinta; layanan DPK sebelum pkl 12.00; pendamping mengumumkan pilihan; pemilih tidak berhak ikut memilih; intervensi/netralitas terganggu; mobilisasi mengganggu proses; salah layanan di TPS lokasi khusus.

C. Pemetaan Kerawanan Persiapan dan Pelaksanaan Penghitungan Suara

• Persiapan: mulai sebelum pkl 13.00; tidak dipimpin ketua KPPS; tidak segera dimulai; saksi/pengawas absen; tempat kurang terang/berubah tempat/waktu; publik kurang akses; formulir tidak ditempel; kotak tidak tersegel; sarpras tidak sesuai; tidak menghitung elemen wajib (DPT/DPTb/DPK, diterima, rusak, sisa).
• Pelaksanaan: tidak diumumkan dimulai; tidak berurutan; membuka seluruh kotak bersamaan atau tanpa saksi; tidak menghitung & mengumumkan jumlah; tidak mengalihkan surat tertukar; tidak menandatangani surat suara & tidak catat kejadian; penggunaan benda tajam; tidak konsisten sah/tidak sah; pencatatan tidak jelas/keliru; keberatan saksi tidak diakomodasi/ dicatat; salah koreksi; BA tidak ditandatangani; tidak silang surat tidak digunakan/ rusak/keliru; salinan tidak dibagikan hari yang sama; membatasi pengawasan.
• Pihak Lain: publik memasuki area dalam TPS; saksi menolak tanda tangan; pelarangan dokumentasi formulir hasil.
• Seluruh Sub Tahapan: aktivitas beraroma kampanye; janji/ pemberian uang/materi pada hari H untuk mempengaruhi penyelenggara/pemilih.

D. Kerawanan Pasca Penghitungan

• Salah sampul; kotak tidak tersegel; tidak diserahkan hari yang sama; keterlambatan PPS→PPK (>3 hari); formulir berubah/rusak/hilang; PPS tidak umumkan salinan; kerusakan kotak tersegel.

6.2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilihan

A. Pencegahan (Imbauan/Koordinasi)

Tabel 6.1. Rekap Kegiatan Pencegahan 

B. Perencanaan Pengawasan

Tabel 6.2. Rencana Pengawasan Pungut-Hitung

C. Aktivitas Pengawasan

Tabel 6.3. Aktivitas Pengawasan Pungut-Hitung 

D. Hasil Pengawasan (Temuan Kunci)

• Kekurangan surat suara di sebagian TPS.
• Kekeliruan penulisan angka pada C-Hasil Salinan saat penghitungan.
• Perbedaan jumlah DPT per jenis pemilihan di tingkat kecamatan.
• Kesalahan penjumlahan pada C-Hasil.

6.3. Publikasi Hasil Pengawasan

• Publikasi rekap hasil (agregat) di kanal media sosial resmi Bawaslu (non-sensitif).
• Diseminasi proses tahapan (SOP pungut-hitung, pengawalan dokumen, peran PTPS) untuk edukasi publik & akuntabilitas kerja pengawasan.

6.4. Inovasi Pengawasan

• Partisipasi publik aktif: kanal aduan cepat untuk pungut-hitung (hotline/WA), edukasi singkat “hak & larangan” pemilih.
• Posko Kawal Hak Pilih: jaga layanan DPK, bantu validasi pemilih MS/TMS di hari H.
• Transparansi data: ringkas DPT (agregat), ringkasan hasil TPS→Kecamatan (tanpa data sensitif), dan alur sengketa untuk memudahkan crowdsourcing pengawasan.

6.5. Kontrol & Evaluasi

• Rekrutmen Pantarlih: perlu lebih selektif & terlatih; masih ada ketidakpatuhan prosedur coklit yang berdampak pada akurasi DPT.
• Keterlibatan Peserta: partai/paslon aktif mencermati daftar pemilih sejak awal—memberi masukan DPS→DPT & koreksi TMS.
• Efektivitas SIDALIH: evaluasi sinkronisasi hasil coklit vs entri; mitigasi gap teknis/operasional.
• Kinerja Pengawasan: saran perbaikan DPS→DPT telah dikeluarkan konsisten; implementasi di lapangan cukup baik.
• Alat Kerja Pengawasan: sederhanakan namun komprehensif; latih jajaran sebelum implementasi agar persepsi seragam.