Pemilih adalah jantung demokrasi. Karena itu, akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) menentukan mutu pemungutan dan penghitungan suara. Di Kabupaten Majalengka, Bawaslu bersama jajaran Panwaslu Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) melakukan pengawasan berlapis—mulai pencegahan, pengawasan melekat saat Coklit, uji petik, hingga patroli “Kawal Hak Pilih”.

Dasar Hukum Singkat

• UU No. 1/2015 (jo. UU No. 6/2020) tentang Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota.
• Perbawaslu No. 10/2024 tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih.
  Kriteria pemilih: WNI berumur ≥17 tahun pada hari pemungutan suara, sudah kawin/pernah kawin.

Persiapan Pengawasan

Penyusunan DPT dilakukan KPU melalui tahapan: analisis daftar pemilih (DP4), sinkronisasi dengan DPT terakhir, Coklit oleh Pantarlih, penetapan DPS → DPSHP → DPT, dan layanan DPTb/DPK.

Kerawanan Utama 

Penyusunan Daftar Pemilih

1. Basis data tidak akurat/mutakhir; 2) Tidak sesuai jadwal; 3) Beban kerja vs waktu tak proporsional; 4) Pemetaan TPS tak melibatkan penyelenggara ad hoc.

Coklit oleh Pantarlih

• Prosedur tak sesuai (tidak mendatangi langsung, memakai TI tanpa verifikasi lapangan, tugas dilimpahkan, terlambat, salah coret MS/TMS, tak pasang stiker, tak tindaklanjuti masukan masyarakat/saran pengawas).
• Akurasi data terancam: perantau, wilayah rawan/bencana, problem adminduk (perbatasan, KTP ganda, belum rekam KTP-el, data kematian, WNA tercantum), perpindahan domisili belum tuntas, disabilitas tak tercatat, alih status TNI/Polri, penghuni lapas.

Penyusunan DPS/DPT

• Proses tak sesuai ketentuan; tidak diumumkan di laman/aplikasi/papan RT/RW; saran masyarakat dan pengawas tak ditindaklanjuti; ketidaksesuaian Sidalih vs rekap Excel; salinan daftar tak diberikan ke pengawas; masa pengumuman <10 hari; pencermatan ulang Sidalih tidak dilakukan.

DPTb/DPK

• Sosialisasi layanan lemah, perlakuan tidak seragam, pemilih kesulitan mengurus; DPT/DPTb dilayani sebagai DPK; DPK memilih di luar alamat IKD/KK/KTP-el.

Pencegahan (Surat Imbauan & Koordinasi)

Tabel 2.1 – Rekap Kegiatan Pencegahan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih (2024)

Aktivitas Pengawasan (Metode & Alur)

Tabel 2.2 – Kegiatan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Hasil Pengawasan

1) Coklit & Uji Petik (24 Jun–24 Jul 2024; uji petik 29 Jun–18 Jul 2024)

Temuan TMS tapi masuk daftar

• Tidak dikenal: 14
• Meninggal: 844
• Anggota TNI: 7
• Anggota Polri: 1
• Bukan penduduk setempat: 17
• Ganda: 18
• Di bawah umur: 2
• Pindah domisili (keluar): 367

Temuan MS tapi belum masuk daftar

• 17 tahun tapi belum terdaftar: 141
• Alih status dari TNI: 18
• Alih status dari Polri: 1
• Pindah domisili (masuk): 88

Pengawasan DPS

Fokus pada kepatuhan prosedur PPS/PPK dan akurasi pemetaan TPS. Masalah krusial: MS belum terdaftar (adminduk), TMS masih terdaftar (meninggal/pindah/TNI/Polri), profesionalitas penyelenggara, dan kelompok rentan adminduk.

Layanan publik: Pembentukan Posko Kawal Hak Pilih di Panwascam dan PKD, serta koordinasi dengan Dukcapil, Lapas IIB (±600 pemilih, 1 TPS khusus), dan Kemenag (data menikah/17+).

Tabel 2.3 – Rekapitulasi DPS Kabupaten Majalengka (11 Agustus 2024)

Tabel 2.4 – Rekapitulasi DPS per Kecamatan (Ringkasan)

Kolom: Jumlah Kel/Desa, Jumlah TPS, Pemilih Baru, Pemilih TMS, Perbaikan Data Pemilih

Catatan Pleno DPS (Bawaslu):

• Ditemukan data tidak ditemukan namun di-MSk-an; 25 data NKK sama di Desa Cikaracak, Argapura.
• WNI sudah/pernah kawin tidak dicoklit (Jatiwangi: 1 orang; Majalengka: 5 orang).
• Bawaslu memberikan saran perbaikan untuk MS belum masuk daftar dan TMS yang masih tercantum.

Patroli “Kawal Hak Pilih” Pasca-DPS

Instruksi No. 184/PM.00.02/K.B-12/06/2024 (19 Agustus 2024) fokus pada penertiban TMS dan pengamanan MS.

Temuan TMS (patroli):

• Meninggal: 836 | Anggota Polri: 1 | Bukan penduduk setempat: 9 | Ganda: 47 | Di bawah umur: 7 | Pindah domisili (keluar): 217

Temuan MS (belum tercatat):

• 17 tahun belum masuk daftar: 34 | Sudah kawin belum 17 tahun: 4 | Alih status dari TNI: 2 | Pindah domisili (masuk): 145

Tindak Lanjut:

• Surat Saran Perbaikan Bawaslu No. 211/PM.00.02/K.JB-12/08/2024 (28 Agustus 2024).
• Jawaban KPU No. 1235/PL.01.2-SD/3210/2024: memerintahkan PPK/PPS mencoret TMS dan memasukkan MS.

Penetapan DPSHP & DPT

Tabel 2.5 – Rekap DPSHP per Kecamatan

Tabel 2.6 – Rekap DPT Kabupaten (19 September 2024)

Tabel 2.7 – Rekap DPT per Kecamatan

Catatan Pleno DPT (Bawaslu):

• Terdapat selisih 171 data setelah pemadanan.
• Masih ada penyesuaian di 3 kecamatan: sebagian data tidak dicoklit tetapi masuk kategori MS pada DPT—diminta ditertibkan.

Publikasi Hasil Pengawasan

1. Mempublikasikan hasil penghitungan suara di kanal resmi/sosial media.
2. Menginformasikan proses tahapan agar publik memahami kerja Bawaslu & pengawas ad hoc.

Inovasi Pengawasan

1. Partisipasi publik aktif pada daftar pemilih, pemungutan, dan penghitungan.
2. Posko Kawal Hak Pilih di seluruh kecamatan/desa.
3. Keterbukaan data (DPT, hasil, proses) untuk memudahkan pengawasan publik.