Dari Data Pemilih hingga Stabilitas, Bawaslu Majalengka dan Polres Perkuat “Benteng” Demokrasi Sejak Dini

Majalengka - Upaya memperkuat fondasi demokrasi tidak selalu dimulai saat tahapan pemilu berjalan. Justru, kerja-kerja itu kerap dimatangkan jauh sebelumnya melalui koordinasi, konsolidasi, dan membangun kesepahaman lintas kelembagaan.

Hal itulah yang terlihat dalam kunjungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Majalengka ke Polres Majalengka, Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi yang difokuskan pada penguatan sinergitas kelembagaan, khususnya dalam menghadapi tahapan pemilu yang akan datang.

Bawaslu Majalengka diwakili langsung oleh Ketua, Dede Rosada. Ia hadir bersama jajaran pimpinan lainnya—Dardiri Edi Sabara, Ayub Fahmi, dan Nunu Nugraha. Turut mendampingi, Kepala Sekretariat Nana Rukmana serta Kasubag Pengawasan, Utang Supriyatna. Kehadiran lengkap ini menunjukkan bahwa agenda tersebut bukan sekadar kunjungan formal, melainkan bagian dari strategi kelembagaan yang dirancang serius.

Di sisi lain, rombongan Bawaslu diterima langsung oleh Kapolres Majalengka, AKBP Rita Suwadi, S.H., S.I.K., M.M., bersama jajaran. Suasana pertemuan berlangsung hangat namun tetap fokus menggambarkan adanya kesamaan visi dalam menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan aparat kepolisian. Bukan hanya dalam konteks pengamanan tahapan pemilu, tetapi juga pada aspek yang lebih teknis dan mendasar, seperti pemutakhiran data pemilih.

Isu ini menjadi salah satu titik perhatian utama. Bawaslu melakukan koordinasi terkait data personel kepolisian, khususnya anggota yang memasuki masa pensiun maupun anggota baru yang bertugas di wilayah hukum Polres Majalengka. Data tersebut dinilai krusial untuk memastikan akurasi daftar pemilih, sehingga tidak terjadi potensi ketidaktepatan dalam proses pendataan di kemudian hari.

Lebih dari itu, pertemuan ini juga menjadi ruang untuk menyamakan persepsi. Bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, melainkan hasil kerja kolektif yang membutuhkan dukungan berbagai pihaktermasuk kepolisian sebagai mitra strategis dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Konsolidasi semacam ini menjadi sinyal bahwa persiapan pemilu tidak lagi bersifat reaktif. Bawaslu Majalengka, melalui pendekatan yang lebih proaktif, berupaya memastikan setiap aspek telah terpetakan sejak dini.

Di tengah dinamika demokrasi yang terus berkembang, langkah-langkah seperti ini menjadi penting. Bukan hanya untuk menjaga kualitas pemilu, tetapi juga untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.