Jelang 1 Juni, BPIP Kumpulkan Humas Pemerintah se-Indonesia di Batam untuk Perangi Narasi Pemecah Bangsa

Majalengka — Di ruang digital yang makin riuh, ancaman terhadap persatuan bangsa kini tak perlu datang dari medan perang. Cukup satu video potongan, satu judul provokatif, atau satu pesan berantai yang belum tentu benar dan masyarakat bisa terbelah dalam hitungan jam. Keresahan itulah yang mendorong Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Forum Komunikasi Publik 2026 di Batam, Selasa (19/5). 

Ratusan peserta hadir — dari kalangan humas pemerintah, wartawan, praktisi komunikasi, mahasiswa, hingga warga biasa. Forumnya mengambil tema "Strategi Bangun Narasi, Kuatkan Reputasi Negeri", selaras dengan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 yang tahun ini mengusung tema besar: Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.

Sekretaris Utama BPIP, Tonny Agung Arifianto, membuka forum dengan nada yang cukup gamblang. Ia tidak bicara soal seremonial. Ia bicara soal kebiasaan sehari-hari masyarakat di media sosial.

"Kalau ruang digital dipenuhi narasi kebencian, fitnah, dan saling serang, yang rusak bukan cuma citra pemerintah, tapi juga rasa percaya antarwarga," katanya.

Tonny menegaskan bahwa menjaga persatuan tidak bisa hanya berhenti di slogan. Pancasila, menurutnya, harus hadir dalam hal-hal konkret — termasuk dalam memilih apa yang dibagikan di grup WhatsApp atau dikomentari di kolom media sosial.

Angka yang disampaikan Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Digital, Raden Wijaya Kusuma Wardhana, cukup membuat orang berpikir ulang. Indonesia kini memiliki sekitar 229 juta pengguna internet. Tapi banyaknya pengguna bukan jaminan melek informasi.

Wijaya menyinggung fenomena post-truth — kondisi ketika emosi dan opini kerap lebih dipercaya ketimbang fakta yang sudah terverifikasi. "Kadang yang viral lebih dipercaya daripada yang benar," ujarnya, singkat tapi tepat sasaran.

Senada, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM RI), Hamdan Hamedan, menyebut tantangan terbesar saat ini bukan lagi soal kekurangan informasi. Justru sebaliknya. Terlalu banyak informasi, tapi akal sehat yang dipertaruhkan.
Warna lain muncul dari Dino Patti Djalal, diplomat senior yang pernah menjabat Wakil Menteri Luar Negeri RI pada 2014. Ia mengingatkan bahwa tema "Fondasi Perdamaian Dunia" bukan sekadar retorika manis untuk konsumsi domestik.

Dunia, kata Dino, memperhatikan. Dan yang dilihat bukan hanya pernyataan resmi pemerintah — melainkan juga bagaimana warga Indonesia saling berinteraksi di ruang publik digital.

"Indonesia punya modal besar: negara demokrasi yang plural dan relatif damai. Tapi reputasi itu harus dijaga," ujarnya.

Pesan-pesan dari forum itu rupanya bergema jauh hingga ke Majalengka. Humas Bawaslu Kabupaten Majalengka menyatakan sepakat dengan semangat yang diusung BPIP dan siap ambil bagian nyata dalam upaya membangun narasi yang sehat demi memperkuat reputasi negeri.

Bagi Bawaslu Majalengka, isu hoaks dan disinformasi bukan sekadar soal komunikasi publik biasa. Ini menyangkut langsung kualitas demokrasi. Dalam setiap momen pemilihan dari pemilu legislatif hingga pilkada, ruang digital kerap menjadi medan subur bagi informasi yang menyesatkan, memecah belah pemilih, bahkan mendelegitimasi proses yang sudah berjalan dengan benar.
 

Komitmen itu bukan tanpa alasan. Bawaslu selama ini berada di garis terdepan menghadapi pusaran informasi keliru saat tahapan pemilu berlangsung. Klarifikasi, edukasi pemilih, hingga koordinasi dengan platform digital sudah menjadi bagian dari rutinitas kerja lembaga pengawas pemilu ini. Dan forum BPIP di Batam, bagi mereka, menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan disinformasi harus terus dirawat tidak hanya saat musim pemilu tiba. Dan di era sekarang, menjaga Pancasila bisa dimulai dari hal paling sederhana: tidak mudah percaya hoaks, tidak ikut-ikutan menyebar ujaran kebencian, dan tidak terburu-buru memvonis sebelum tahu duduk perkaranya.