Konsolidasi Demokrasi: Bawaslu Majalengka Perkuat Sinergi dengan Kesbangpol, Bahas Pemetaan Kerawanan hingga Perencanaan NPHD

Majalengka — Upaya memperkuat fondasi demokrasi terus diikhtiarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Majalengka. Salah satunya melalui konsolidasi lintas kelembagaan yang dikemas dalam kunjungan silaturahim ke Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Majalengka, Selasa, 14 April 2026.

Pertemuan ini bukan sekadar agenda seremonial. Di balik suasana yang cair, terselip pembahasan serius mengenai arah pengawasan pemilu ke depan, termasuk bagaimana mendorong partisipasi publik yang lebih luas dan menjaga stabilitas politik daerah.

Rombongan Bawaslu Majalengka dipimpin langsung oleh Ketua Dede Rosada, didampingi anggota Fauzi Akbar Rudiansyah, Dardiri Edi Sabara, dan Nunu Nugraha, serta Kepala Subbagian Pengawasan, Utang Supriyatna. Kehadiran mereka disambut oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Majalengka, H. Iding Solehudin, S.Sos., M.P.

Dalam dialog tersebut, Ketua Bawaslu Majalengka menyoroti tantangan internal yang saat ini dihadapi, khususnya terkait sumber daya manusia. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Bawaslu terus berupaya menjawab keterbatasan tersebut melalui penguatan program pengawas partisipatif.

“Memang ada tantangan di sisi SDM, tetapi kami dorong pengawasan partisipatif agar masyarakat ikut terlibat aktif dalam menjaga proses demokrasi,” ujar Dede.

Pernyataan itu mendapat respons positif dari pihak Kesbangpol. Iding Solehudin menilai pendidikan pemilu menjadi kunci penting dalam membangun kesadaran politik masyarakat.

“Pendidikan pemilu memang harus terus disampaikan. Kita perlu bersama-sama menciptakan suasana politik yang adem dan damai ke depan. Jika ada hal yang perlu didiskusikan, kami terbuka selama itu sesuai dengan koridor kewenangan,” ungkapnya.

Isu lain yang mengemuka adalah pemetaan indeks kerawanan pemilu. Anggota Bawaslu, Fauzi Akbar Rudiansyah, menjelaskan bahwa pemetaan selama ini telah dilakukan secara kuantitatif. Namun, ke depan diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis kondisi riil di lapangan.

Menurutnya, beberapa wilayah di Majalengka memiliki karakteristik sosial yang memerlukan perhatian khusus. Karena itu, pemetaan kerawanan tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Kita perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur intelijen kepolisian, TNI, dan Kesbangpol yang memiliki jaringan luas. Kolaborasi ini penting agar indikator yang digunakan mencerminkan kondisi sosial politik, sosial ekonomi, hingga sosial budaya secara utuh,” jelas Fauzi.

Menanggapi hal tersebut, Kesbangpol menyatakan kesiapan untuk menjembatani koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat basis data dan analisis dalam penyusunan peta kerawanan pemilu yang lebih akurat.

“Kami akan coba komunikasikan dengan Forkopimda, khususnya pihak yang memiliki kapasitas intelijen, untuk mendukung penyediaan data,” kata Iding.

Pembahasan juga mengarah pada perencanaan pendanaan pemilihan ke depan, khususnya terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Bawaslu mendorong agar proses perencanaan dapat dimulai lebih awal guna memastikan kesiapan anggaran.

Kesbangpol pada prinsipnya menyatakan dukungan terhadap hal tersebut. Namun, realisasi anggaran tetap akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Pengajuan dari Bawaslu tentu akan kami pelajari terlebih dahulu. Jika belum memungkinkan secara penuh, skema pendanaan bisa dilakukan secara bertahap, misalnya melalui penganggaran pada tahun 2027 hingga 2028,” jelasnya.

Menutup pertemuan, kedua pihak sepakat bahwa kolaborasi menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah. Di tengah dinamika yang terus berkembang, sinergi antarlembaga diharapkan mampu menciptakan iklim politik yang stabil, inklusif, dan berintegritas di Kabupaten Majalengka.