Perkuat Sinergi Pengawasan, Bawaslu Majalengka Bangun Koordinasi dengan DPMD

Bawaslu Kabupaten Majalengka terus menjaga konsistensi pengawasan di masa non-tahapan pemilu melalui penguatan koordinasi lintas kelembagaan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan konsolidasi demokrasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majalengka.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Majalengka, Dede Rosada, didampingi Anggota Bawaslu Fauzi Akbar Rudiansyah serta jajaran kepala subbagian. Pertemuan berlangsung dalam suasana komunikatif, meskipun isu yang dibahas menyentuh aspek teknis pengawasan.

Dalam kesempatan itu, Bawaslu menegaskan bahwa kegiatan ini tidak sekadar agenda formal, melainkan bagian dari upaya membangun kesepahaman dan pola kolaborasi yang lebih solid menjelang pemilu dan pemilihan mendatang.

Ketua Bawaslu Majalengka, Dede Rosada, menjelaskan bahwa meskipun saat ini belum memasuki tahapan pemilu, fungsi pengawasan tetap berjalan. Salah satu fokus utama adalah pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU.

“Bawaslu melakukan uji petik ke desa-desa sebagai bagian dari pengawasan. Data yang diambil kemudian dibandingkan dan diverifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi faktual di lapangan,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Beberapa desa, misalnya, belum memiliki data kependudukan yang sepenuhnya terkomputasi. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian antara sampel data yang diuji dengan data yang tersedia di tingkat desa.

Selain itu, terdapat pula tantangan berupa kehati-hatian dari pihak desa dalam memberikan data. Kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan data menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keterbukaan tersebut.

Melihat kondisi ini, Bawaslu Majalengka mendorong adanya peran aktif DPMD sebagai penghubung antara lembaga pengawas dengan pemerintah desa. Harapannya, komunikasi yang terbangun dapat meningkatkan kepercayaan sekaligus memperlancar proses pengawasan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DPMD Kabupaten Majalengka Abdul Ajid, S.Sos. MM, menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi kebutuhan Bawaslu. Pihaknya akan membantu mengomunikasikan kepada pemerintah desa agar dapat memberikan dukungan, khususnya dalam penyediaan data untuk keperluan pemutakhiran.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Kabid Pemdes) menekankan pentingnya koordinasi awal sebelum pelaksanaan uji petik. Ia menyarankan agar Bawaslu terlebih dahulu berkoordinasi dengan DPMD, sehingga pihaknya dapat menyampaikan pemberitahuan kepada desa yang akan dikunjungi.

Langkah tersebut dinilai dapat meminimalkan potensi kesalahpahaman di lapangan serta memastikan proses pengawasan berjalan lebih efektif.

Melalui pertemuan ini, Bawaslu dan DPMD menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi kelembagaan. Meski tanpa seremoni besar, konsolidasi ini menjadi bagian penting dalam membangun fondasi pengawasan pemilu yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.