Upgrade Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Majalengka, Harapkan Jajaran Sekretariat bisa saling melengkapi.

[et_pb_section fb_built="1" admin_label="section" _builder_version="3.22"][et_pb_row admin_label="row" _builder_version="3.22" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.0.47"][et_pb_text admin_label="Text" _builder_version="3.22.1" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"]

Majalengka-Bawaslu Kabupaten Majalengka menyelenggarakan kegiatan upgrade divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga dengan mengusung tema "pemahaman pengawaasan tahapan pemutakhiran daftar pemilih". dilaksanakan secara daring, Kamis (9/09/2021).

hadir dalam kegiatan tersebut Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Majalengka, Alan Barok Ulumudin. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal, Dede Sukmayadi. Koordintor Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Majalengka, Idah Wahidah. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Abdul Rosyid. Beserta staf kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Majalengka.

Alan Barok Ulumudin dalam pengantarnya menyampaikan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan upgrade ini "kegiatan ini bertujuan supaya semua divisi mengetahui dan memahami tugas dari seluruh divisi yang ada, agar nanti pada saat pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 bisa saling melengkapi satu sama lain". Ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dede Sukmayadi menyampaikan pemahamannya tentang pemutakhiran daftar pemilih " tahapan pemutakhiran daftar pemilih merupakan tahapan awal sekaligus krusial karena data pemilih berkaitan dengan bagian inti dalam pelaksanaan pemilu". Ungkapnya.

selain itu, pria yang akrab disapa Desuk ini juga menjelaskan "karena krusialnya data pemilih ini, maka dari itu kita perlu melakukan beberapa hal dalam proses pengawasan pemutakhiran daftar pemilih seperti menyusun peta kerawanan, fokus pengawasan berbasis kecamatan dan kelurahan, menginvestigasi apabila ada indikasi kecurangan atau kelalaian, melibatkan pengawasan partisipatif masyarakat dan memperkuat koordinasi internal pengawas pemilu". Tandasnya.

[/et_pb_text][et_pb_gallery gallery_ids="2732,2730,2729,2733,2731,2726" posts_number="8" show_title_and_caption="off" _builder_version="3.22.1" title_font="||||||||" caption_font="||||||||"][/et_pb_gallery][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]