Bawaslu Kabupaten Majalengka Laksanakan Rapat Dalam Kantor Terkait Data Pemilih Berkelanjutan

[et_pb_section fb_built="1" admin_label="section" _builder_version="3.22"][et_pb_row admin_label="row" _builder_version="3.22" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.0.47"][et_pb_text admin_label="Text" _builder_version="3.22.1" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"]

Majalengka (Jum’at, 16/10/2020) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melaksanakan Rapat Dalam Kantor terkait Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran DPB. Rapat yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Majalengka itu dihadiri Ketua dan Anggota serta Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Majalengka, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, Dra. Erna Yulmarita, M.M dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Majalengka.

Mengawali rapat, Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, H. Agus Asri Sabana menyampaikan, proses pemutakhiran data pemilih diawali dengan merekap data kependudukan milik Disdukcapil yang diolah menjadi DPB oleh KPU Kabupaten Majalengka. “Meskipun demikian selalu ada dinamika disetiap pemutakhiran DPB seperti pada pleno DPB yang dilaksanakan pada Agustus kemarin oleh KPU, terdapat kejanggalan karena hanya terdapat 7 orang pemilih baru. Oleh karena itu, Bawaslu berkepentingan untuk memastikan validitas DPB.” Pungkasnya.

Hal yang sama dikatakan Koordiv. Pengawasan, Dede Sukmayadi, bahwa DPB selalu dimutakhirkan setiap bulannya sehingga kiranya Bawaslu perlu mengetahui setiap bagian prosesnya. “Selanjutnya lelaki yang akrab disapa Pak Desuk ini mengucapkan terimakasih atas kehadiran Ibu Erna Yulmarita dari Disdukcapil, karena selalu kooperatif dalam pelayanan data untuk DPB yang diminta baik oleh Bawaslu maupun KPU." Terangnya.

Dalam kesempatan yang sama Ibu Erna menjelaskan, data untuk DPB diperoleh Disdukcapil dengan menghitung data dari SIAK seperti misalnya mantan TNI/POLRI dan masyarakat yang baru memiliki KTP dimasukan ke pemilih baru. "Maka posisi Disdukcapil dalam pemutakhiran DPB adalah menyiapkan data untuk KPU, dan sesuai SE Mendagri kita hanya membantu dalam bentuk data nama dan NIK-nya saja tidak by name by address." Tandasnya. [/et_pb_text][et_pb_gallery gallery_ids="1646,1649,1645,1647,1643,1644,1648,1642" posts_number="8" _builder_version="3.22.1" background_layout="dark" title_font="||||||||" title_text_color="#ffffff"][/et_pb_gallery][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]