Bawaslu Majalengka Gelar 22 Kegiatan Konsolidasi Demokrasi Sepanjang Oktober 2026

MAJALENGKA – Bawaslu Kabupaten Majalengka terus memperkuat konsolidasi demokrasi melalui berbagai kegiatan edukasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif di luar tahapan pemilu. Sepanjang Oktober 2026, tercatat sebanyak 22 kegiatan telah dilaksanakan dengan melibatkan 161 peserta dan tersebar di 17 lokasi.

Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi periode Oktober 2026, kegiatan tersebut menyasar berbagai elemen masyarakat, mulai dari individu, kelompok masyarakat sipil, hingga para pemangku kepentingan.

Dari total 22 kegiatan, sasaran perorangan menjadi kelompok terbanyak dengan 12 kegiatan atau 54,5 persen. Selanjutnya, kelompok masyarakat sipil menjadi sasaran 7 kegiatan atau 31,8 persen, sedangkan pemangku kepentingan memperoleh porsi 3 kegiatan atau 13,6 persen.

Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kepemiluan, terutama sebelum memasuki tahapan pemilu berikutnya.

"Melalui konsolidasi demokrasi ini, kami ingin meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus menjadikannya sebagai sarana edukasi kepemiluan. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman sejak dini, sehingga ketika tahapan pemilu berikutnya dimulai, mereka tidak hanya mengetahui proses dan aturan yang berlaku, tetapi juga memahami hak, kewajiban, serta peran pentingnya dalam mengawal demokrasi," ungkap Dede.

Dalam pelaksanaannya, isu pengawasan partisipatif dan edukasi kepemiluan menjadi tema yang paling banyak dibahas, yakni sebanyak 9 kegiatan. Disusul isu penegakan hukum pemilu sebanyak 5 kegiatan.

Sejumlah isu lainnya turut menjadi perhatian, di antaranya politik uang, netralitas ASN dan anggota TNI/Polri, serta isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), yang masing-masing dibahas dalam 2 kegiatan. Sementara itu, pendidikan politik bagi pemilih pemula dan gejala oligarki masing-masing tercatat dalam 1 kegiatan.

Dari sisi persebaran lokasi, kegiatan paling banyak dilaksanakan di kantor lembaga atau pemerintahan dengan 9 kegiatan. Berikutnya, 6 kegiatan berlangsung di wilayah desa atau permukiman, 5 kegiatan di tempat pertemuan umum komersial seperti kafe dan warung, serta 2 kegiatan di ruang terbuka publik.

Rekapitulasi tersebut menunjukkan bahwa konsolidasi demokrasi tidak hanya dilakukan melalui forum formal kelembagaan, tetapi juga dengan menjangkau lingkungan masyarakat dan ruang-ruang publik yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Majalengka berupaya membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga integritas demokrasi, memahami regulasi kepemiluan, serta mengambil bagian dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik masyarakat sebagai fondasi dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2029 yang bermartabat.

Bawaslu Kabupaten Majalengka berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan dan pendidikan demokrasi secara berkelanjutan, termasuk pada masa di luar tahapan pemilu.