Masih Banyak Catatan Dalam Pelaksanaan Pemutakhiran DPB

[et_pb_section fb_built="1" admin_label="section" _builder_version="3.22"][et_pb_row admin_label="row" _builder_version="3.22" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.0.47"][et_pb_text admin_label="Text" _builder_version="3.22.1" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"]

Majalengka - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Majalengka kembali melakukan pengawasan pada Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), Jum'at (26/02/2021).

Acara dihadiri oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Dede Sukmayadi beserta staf. Dihadiri pula oleh para stakeholder terkait, seperti perwakilan beberapa partai politik (Parpol), Polres, Danramil, Disdukcapil, dan Bakesbangpol Kabupaten Majalengka. Bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Majalengka, jumlah DPB pada Bulan Februari Tahun 2021 adalah sebanyak 1.003.153 orang. Dengan rincian jumlah pemilih Laki-laki sebanyak 497.732 orang, dan jumlah pemilih Perempuan 505.421 orang.

Anggota Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Sukmayadi mengingatkan kembali kepada pihak KPU, bahwa masih banyak catatan dalam pelaksanaan pemutakhiran DPB. Misalnya soal DPK (Daftar Pemilih Khusus), belum sinkron dengan jumlah DPK pada Pemilu Tahun 2019. "DPK yang banyaknya 9.554 orang, baru diinput sebanyak 4.573 orang hingga bulan Desember 2020 lalu. Sehingga menyisakan 4.981 orang yang belum diinput." Ungkapnya.

Ia pun mengusulkan, agar dalam Rapat Koordinasi harus disiapkan hard copy rekap DPB yang dibagikan kepada para stakeholder yang hadir. "Jadi tidak hanya mendengarkan pemaparan dari KPU saja." Imbuh pria yang kerap disapa Desuk.

Selain itu, masih lanjut Desuk, KPU belum melibatkan unsur Pengadilan berkenaan data pemilih yang dicabut hak pilihnya. Begitupun terkait aplikasi metode pemuktahiran yang tersambung ke Sidalih dan bisa dilihat oleh masyarakat belum dilaksanakan oleh KPU. "Apakah KPU akan mengumumkan atau menempelkan data itu, apakah rekapnya saja atau By Name saja?" Katanya.

Desuk juga menanggapi, kehadiran Parpol belum maksimal dalam rapat mengenai DPB. "Padahal itu merupakan bagian kepentingan peserta pemilu yaitu Parpol." Tandasnya.

[/et_pb_text][et_pb_gallery gallery_ids="2013,2014,2012,2015" fullwidth="on" _builder_version="3.22.1"][/et_pb_gallery][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]