Bawaslu Jabar Supervisi Bawaslu Majalengka, Dorong JDIH Jadi Bank Pengetahuan Hukum Kepemiluan

MAJALENGKA – Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Koordinator Divisi Hukum dan Diklat, Usep Agus Zawari, S.Sos, M.H., melakukan supervisi ke Bawaslu Kabupaten Majalengka pada [hari, tanggal]. Dalam kunjungan tersebut, Usep didampingi staf Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang menangani Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Rombongan disambut langsung oleh Pimpinan Bawaslu Majalengka Fauzi Akbar Rudiansyah dan Ayub Fahmi, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Majalengka, Nana Rukmana.

Supervisi ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan JDIH di Bawaslu Majalengka berjalan sesuai ketentuan. Dalam arahannya, Usep menekankan bahwa kajian hukum dan JDIH tidak bisa dipisahkan.

“Kajian hukum dan JDIH harus ditempatkan sebagai satu kesatuan ekosistem kelembagaan. JDIH bukan sekadar rumah untuk menumpuk arsip dokumen mati, melainkan harus bertransformasi menjadi bank pengetahuan hukum kepemiluan yang hidup dan mencerdaskan publik. Masyarakat, akademisi, maupun pengawas harus dimudahkan dalam menelusuri tren putusan, norma hukum, hingga dinamika penanganan pelanggaran,” ujar Usep.

Usep juga mendorong jajaran divisi hukum di daerah untuk mulai memetakan isu-isu hukum kontemporer menjelang Pemilu 2029, khususnya yang berkelindan dengan kejahatan siber dan perkembangan teknologi informasi.

“Output kajian hukum tidak boleh berhenti di atas meja sebagai dokumen formalitas. Kajian tersebut harus diturunkan menjadi rujukan aplikatif, baik berupa legal opinion, rekomendasi kebijakan, materi pelatihan aparatur, maupun bahan sosialisasi pencegahan pelanggaran,” imbuhnya.

Di sela kunjungan, Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat bersama jajaran Bawaslu Majalengka melakukan penanaman pohon secara simbolis. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian lembaga terhadap lingkungan sekaligus mempererat hubungan antara Bawaslu provinsi dan kabupaten.
 

Bawaslu Majalengka menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan pembinaan yang diberikan. Supervisi ini diharapkan memperkuat kinerja kelembagaan, khususnya dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta sinergi antar-jajaran Bawaslu di Jawa Barat.