Bawaslu Majalengka Sambangi FH UNMA, Matangkan Program “Naratas Demokrasi” dan Pengawasan Partisipatif Pemilu

Majalengka, 28 Oktober 2026 – Bawaslu Kabupaten Majalengka melakukan kunjungan ke Fakultas Hukum Universitas Majalengka (UNMA), Rabu (28/10/2026). Kunjungan ini membahas tindak lanjut program “Naratas Demokrasi” dan pengawasan partisipatif pemilu yang melibatkan mahasiswa.

Rombongan Bawaslu diterima langsung oleh Dekan FH UNMA Dr. Hj. Wiwin Widiyaningsih, S.H., M.H., didampingi Wakil Dekan I Rani Dewi Kurniawati, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Riky Pribadi, S.H., M.H., beserta jajaran.

Tindak Lanjut Kerja Sama

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Majalengka Dede Rosada menyampaikan bahwa Bawaslu baru saja menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan UNMA. Saat penandatanganan, Rektor UNMA menekankan bahwa kerja sama tersebut harus diikuti tindak lanjut yang konkret.

“Bawaslu RI setiap tahun mengadakan debat penegakan hukum pemilu. Kami ingin melaksanakan tindak lanjut perjanjian itu tidak hanya bersama fakultas hukum, tetapi juga FISIP. Ke depan kami menggagas program yang diharapkan berkelanjutan, khususnya bagi mahasiswa, tidak hanya latihan ketika momen debat saja,” ujar Dede.

Dede berharap mahasiswa memiliki pemahaman yang baik tentang kepemiluan dan dapat menjadi wadah pemantau pemilu saat pemilu berlangsung. Ia mengungkapkan, pada Pemilu 2024 hanya ada satu pemantau pemilu yang mendaftar ke Bawaslu Majalengka.

Melalui program Naratas Demokrasi, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman seputar kepemiluan melalui kegiatan yang dilaksanakan satu bulan sekali.

Bahas 15 Isu Kepemiluan

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antarlembaga (P2HM) Fauzi Akbar Rudiansyah menjelaskan bahwa setelah evaluasi, ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan, terutama terkait waktu dan sumber daya.

Naratas Demokrasi dirancang untuk mendiskusikan 15 isu kepemiluan yang sering muncul pada tahapan pemilu. Setiap bulan akan dibahas satu isu. Untuk itu, Bawaslu membutuhkan enam mahasiswa yang dipilih oleh Fakultas Hukum UNMA dengan ketentuan:

1. Membuat artikel atau jurnal pada setiap isu atau setiap satu kali pertemuan.
2. Dilibatkan dalam seluruh kegiatan sosialisasi selama tahapan pemilu.
3. Berasal dari mahasiswa semester 1 sampai 3 agar program berkelanjutan.
4. Bagi yang berminat belajar di penyelenggara pemilu, akan diprioritaskan, baik di tingkat kecamatan maupun sebagai staf teknis hukum.

“Dengan pertemuan ini kami berharap Ibu Dekan bisa membersamai kami dalam melaksanakan kegiatan ini,” kata Fauzi.

Fakultas Hukum Sambut Baik

Dekan FH UNMA Dr. Hj. Wiwin Widiyaningsih menyambut baik maksud dan tujuan Bawaslu. Terkait keikutsertaan dalam debat pemilu, mahasiswa semester 3 masih dapat diseleksi, namun pihak fakultas membutuhkan masukan Bawaslu mengenai kriteria mahasiswa yang diperlukan. Menurutnya, hal pertama yang harus dimiliki para mahasiswa adalah minat.

“Kami menerima dengan senang hati maksud dan tujuan ini,” ujarnya.

Untuk tempat kegiatan, disepakati bertempat di kantor Bawaslu. Dari sisi waktu, pelaksanaan akan disesuaikan agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Pada November, tanggal 16 hingga 21 November mahasiswa sedang menjalani ujian.

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Riky Pribadi, S.H., M.H. menilai program tersebut cukup baik. Ia mengusulkan agar dibuat pula Memorandum of Agreement (MoA) dengan fakultas supaya kebersamaan terus berlanjut. Menurutnya, Implementation Arrangement (IA) sebenarnya sudah berjalan sebelum MoU ditandatangani, namun belum terdokumentasikan.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi berkelanjutan antara Bawaslu Majalengka dan perguruan tinggi dalam menumbuhkan partisipasi mahasiswa pada pengawasan pemilu dan penguatan demokrasi di Kabupaten Majalengka.