Bawaslu Majalengka Lakukan Pengawasan Ketat untuk TPS Rawan dalam Pilkada 2024

Majalengka 19/11/2024- Pilkada 2024 menjadi momen krusial bagi Bawaslu Kabupaten Majalengka dalam memastikan pelaksanaan pemilihan berjalan dengan aman, tertib, dan adil. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Majalengka telah memetakan 851 tempat pemungutan suara (TPS) dari total 2.111 TPS yang dianggap rawan. Langkah ini diambil untuk memitigasi potensi masalah, serta menjamin hak pilih masyarakat, termasuk kelompok rentan.

"Pemetaan ini penting untuk mencegah potensi masalah di lapangan dan memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk kelompok rentan, dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan adil," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, pada Rabu (20/11).

Bawaslu Kabupaten Majalengka menggunakan sejumlah indikator dalam pemetaan kerawanan TPS, yang meliputi:

1. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
   Sebanyak 341 TPS tercatat memiliki pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti yang sudah meninggal dunia, anggota TNI/Polri, atau perubahan data kependudukan. Hal ini menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap daftar pemilih tetap (DPT) untuk menghindari penyalahgunaan data pemilih.
2. Pemilih Pindahan (DPTb)
   Sebanyak 123 TPS terindikasi memiliki pemilih pindahan. Mobilitas penduduk yang tinggi di kecamatan seperti Cikijing dan Maja, yang masing-masing mencatat 17 dan 15 TPS dengan pemilih pindahan, menjadi tantangan tersendiri dalam mencegah manipulasi suara.
3. Pemilih Disabilitas
   Sebanyak 276 TPS mencatatkan pemilih dengan disabilitas. Kecamatan Rajagaluh, Leuwimunding, dan Bantarujeg menjadi daerah dengan jumlah TPS disabilitas terbanyak. Hal ini menunjukkan urgensi peningkatan fasilitas aksesibilitas di TPS agar kelompok disabilitas dapat memilih tanpa hambatan.
4. Keterlambatan Distribusi Logistik
   Sebanyak 21 TPS di Kabupaten Majalengka mencatatkan riwayat keterlambatan distribusi logistik. Daerah seperti Lemahsugih, Dawuan, dan Sindang menjadi titik perhatian dalam memastikan kelancaran distribusi logistik sebelum hari H pemungutan suara.
5. TPS Sulit Dijangkau
   Ada 10 TPS yang terletak di daerah sulit dijangkau, terutama karena kendala geografis dan cuaca, yang tersebar di kecamatan seperti Cikijing dan Leuwimunding.
6. TPS Dekat Wilayah Konflik dan Bencana
   Sebanyak 3 TPS berada di daerah rawan konflik, sementara 10 TPS lainnya terletak di wilayah yang rawan bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, terutama di Kertajati dan Sukahaji.
7. Kekurangan dan Ketidaksesuaian Logistik
   Sebanyak 35 TPS mencatatkan riwayat kekurangan logistik, dengan daerah terbanyak di Maja dan Talaga.

Untuk memastikan pengawasan yang efektif, Bawaslu Majalengka telah merancang sejumlah strategi, antara lain:

• Penempatan Pengawas Lapangan Tambahan
  Bawaslu akan menambah jumlah pengawas di TPS yang dinilai rawan, dengan fokus pada kecamatan seperti Lemahsugih, Bantarujeg, dan Rajagaluh.
• Pengawasan Distribusi Logistik
  Bawaslu bekerja sama dengan KPU untuk memantau secara ketat distribusi logistik, khususnya di daerah sulit dijangkau, guna mencegah keterlambatan atau kekurangan logistik.
• Sosialisasi dan Edukasi Pemilih
  Bawaslu juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan, organisasi wanita, serta kelompok rentan, untuk memastikan mereka memahami hak dan prosedur Pilkada.
• Peningkatan Kolaborasi dengan Aparat Keamanan
  Bawaslu bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mengamankan TPS di wilayah rawan konflik dan bencana, guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif selama proses pemilihan.

"Komitmen Bawaslu Kabupaten Majalengka untuk mengawal jalannya Pilkada 2024 dengan transparan dan inklusif sangatlah kuat. Kami berharap partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung proses demokrasi yang bersih dan adil," tutup Dede Rosada.