Orasi Serial 11: Merawat Memori Bangsa, Perempuan Indonesia Harus Contoh R. A. Kartini
|
Majalengka - Kartini adalah perlambang kebangkitan perempuan di Indonesia, terutama dalam peran-peran demokrasi. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Majalengka, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini kembali menyelenggarakan Webkusi Orasi Serial 11, mengangkat tema “Persepsi Perempuan Sebagai Kartini Masa Kini Terhadap Demokrasi Di Majalengka”, Rabu (21/04/2021).
Kegiatan rutin ini menghadirkan beberapa narasumber dari berbagai profesi agar dapat mengupas materi jauh lebih dalam. Hadir diantaranya adalah Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Lolly Suhenty. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Majalengka, Hj. Dedeh Nurhayati. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Hj. Dhora Dharojatin, dan Anggota KPU Kabupaten Majalengka, Elih Solihah Fatimah.
Idah Wahidah, Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, saat membuka sekaligus memberikan pengantar diskusi menyampaikan, bahwa dimasa lalu bahkan sejak era kolonial konstruksi gender telah menempatkan perempuan sebagai pelopor pembaharu dan perjuangan. "Sebut saja Raden Ajeng Kartini, tokoh yang dikenal dengan kegigihan dalam memperjuangkan pendidikan dan keadilan bagi kaum perempuan. Sehingga banyak menginspirasi perempuan Indonesia masa kini." Ujarnya.
Selain itu Idah menambahkan bahwa dalam gerakan revolusi kemerdekaan Indonesia, perempuan memiliki andil cukup banyak. Maka tak berlebihan jika ada yang mengatakan “perempuan era Soekarno adalah perempuan pejuang”.
"Hal ini, dari sudut historis seolah bertentangan dengan kebijakan permerintah era rezim orde baru. Dimana saat itu pemerintah mereduksi peran perempuan dari ranah publik ke sektor privat dengan membatasi tugas perempuan hanya pada peran-peran domestik saja." Katanya.
Dalam pemaparan materinya, Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengungkapkan, Hari Kartini adalah momen merawat memori bangsa. Perlu dipahami juga Hari Kartini bukan soal memakai kebaya, melainkan soal spiritnya.
"Poin pertama, mengenai kebebasan perempuan hanya mungkin diwujudkan jika terjadi perubahan pola pikir. Kedua, gerakan melakukan kesetaraan adalah gerakan membangun peradaban bangsa." Ungkapnya mengutip apa yang pernah dikatakan R. A. Kartini.
Tantangan terbesar gerakan perempuan saat ini, lanjut perempuan yang akrab disapa Teh Lolly, adalah kurang terbuka untuk melakukan kolaborasi. Hal ini dimaksudkan sebagai perluasan gerakan melalui pemanfaatan kapasitas masing-masing yang tersebar diberbagai bidang. "Karena gerakan perempuan tidak berangkat dari kesadaran berdiri sendiri, melainkan sebaliknya. Demokrasi yang membangun peradaban, adalah demokrasi yang tidak meninggalkan satu sama lain." Imbuh Koordinator Divisi Humas Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut.
Namun demikian, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Majalengka, Hj. Dedeh Nurhayati menyampaikan, setidaknya perempuan memiliki dua peranan dalam perkembangan demokrasi. "Dua peranan itu adalah yang pertama, pemberdayaan dibidang kehidupan seperti peningkatan kesejahteraan memalui peningkatan ekonomi keluarga guna membantu pembangunan daerah. Kedua, emansipasi dalam bidang pendidikan, poltik dan ekonomi.” Katanya.
Selai itu, Hj. Dedeh juga mengingatkan jangan sampai mengingkari kodrat setelah perempuan memperoleh kemajuan. "Karena setidaknya peran seorang perempuan dalam islam dibagi menjadi empat yaitu peran sebagi ibu, istri, pendamping, dan perempuan karir." Ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hj. Dhora Dharojatin menyampaikan dalam konteks demokrasi, karena yang berdaulat adalah rakyat atau dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka dari itu, ketika merujuk pada pemikiran R.A Kartini tentu mengarahkan kita untuk melakukan usaha terbaik untuk perubahan negara. "Oleh karena itu, perempuan harus mau terlibat dalam proses penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan." Ungkapanya.
Lain halnya yang diungkapkan oleh anggota KPU Kabupaten Majalengka, Elih Solehah Fatimah, ia menerangkan dalam prespektif peyelenggara pemilu. Menurutnya akselerasi kesetaraan perempuan dalam bidang politik masih under representatif. "Bisa kita lihat keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Majalengka pada pemilu 2019, hanya 6 orang atau 12% dari total kursi. Sedangkan dalam penyelenggara pemilu reperesentasi perempuan hanya 2 orang di KPU dan 1 orang di Bawaslu." Pungkasnya.
[/et_pb_text][et_pb_gallery gallery_ids="2232,2236,2235,2237,2229,2230,2231,2233,2225" show_title_and_caption="off" _builder_version="3.22.1"][/et_pb_gallery][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
