Perkuat Komitmen Pengawasan, Bawaslu Ajak Alumni SKPP Awasi Tahapan Pemilu 2024

[et_pb_section fb_built="1" admin_label="section" _builder_version="3.22"][et_pb_row admin_label="row" _builder_version="3.22" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.0.47"][et_pb_text _builder_version="3.22.1"]

Majalengka - Sebagai usaha terus meningkatkan pengawasan partisipatif dalam pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Majalengka menyelenggarakan kegiatan penguatan tali silaturahmi alumni SKPP menjelang pemilu 2024, dilaksanakan secara daring yang diikuti oleh seluruh alumni Kader Pengawasan Partisipatif Kabupaten Majalengka. Rabu (20/07/2022)

Hadir dalam kegiatan tersebut sebagai keynote speaker Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Harminus Koto, turut hadir Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, H. Agus Asri Sabana. Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, Alan Barok Ulumudin, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Dede Sukmayadi. Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, Idah Wahidah. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Abdul Rosyid.

Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, H.Agus Asri Sabana mengingatkan tahapan pemilu tahun 2024 telah dilaunching.

“Launching tahapan pemilu tahun 2024 sudah dimulai sejak 14 juni 2022 kemarin, oleh karena itu alumni SKPP sebagai mitra strategis Bawaslu harus mulai tergerak untuk melakukan kerja-kerja pengawasan”. Ujarnya

Selain itu, H. Agus juga berharap agar dalam pertemuan ini dapat menguatkan komitmen dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Harminus Koto. Ia menyampaikan strategi pengawasan dibagi dalam dua jenis.

“Strategi pengawasan pemilu dibagi kedalam dua jenis yaitu, pengawasan pemilu dilakukan oleh masyarakat yang memiliki hak pilih dan telah mendapatkan pendidikan tentang pengawasan dan Bawaslu akan membentuk pengawasan paniatia adhoc di tingkat kecamatan, desa dan TPS”. Ungkapnya.

Hal berbeda disampaikan, Anggota Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Sukmayadi. Ia menekankan pengawasan pendaftaran partai politik yang diindikasi memicu berbagai masalah seperti Pidana Pemilu dan Administrasi Pemilu.

“Delapan hari lagi kita akan mengawasi pendaftaran partai politik, ada 36 partai politik yang terdaftar di Kemenkumham, sehingga dalam pengawalannyapun kita harus benar-benar teliti. Bawaslu Majalengka sudah menginventarisir potensi-potensi masalah yang akan muncul dalam tahapan pendaftaran partai politik seperti pidana dan administrasi pemilu”. Imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Desuk itupun mengingatkan, peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengawas pemilu, karena pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu sangat terbatas oleh karena itu bawaslu dan masyarakat harus bersama-sama dalam mengawal proses pemilu.

Saat memaparkan materinya, Anggota Bawaslu Kabupaten Majalengka, Alan Barok Ulumudin menyampaikan harapan diselenggarakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif.

“Sebenarnya harapan diselenggarakannya SKPP adalah Bawaslu mendapatkan jejaring pengawasan partisipatif untuk memudahkan kerja-kerja pengawasan”. Tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Kabupaten Majalengka, Idah Wahidah menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilu 2024 merupakan pelaksanaan pemilu yang rumit dan kompleks.

“Pemilu 2024 merupakan pemilu yang kompleks, rumit dan mahal, karena pada tahun 2024 akan dilaksanakan 2 pesta demokrasi yakni pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang saling beririsan”. Paparnya.

Selain itu, idah juga mengingatkan adanya tahapan yang bisa secara khusus diawasi oleh kader SKPP.
“Setidaknya ada 4 tahapan yang bisa diawasi bersama, yaitu tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, tahapan masa kampanye, tahapan masa tenang serta tahapan pemungutan dan penghitungan suara”. Pungkasnya. (FAR)

[/et_pb_text][et_pb_gallery gallery_ids="3622,3621" fullwidth="on" _builder_version="3.22.1"][/et_pb_gallery][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]