Potensi Pelanggaran Tinggi, Pemilu 2024 adalah Pemilu Terberat

[et_pb_section fb_built="1" admin_label="section" _builder_version="3.22"][et_pb_row admin_label="row" _builder_version="3.22" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.0.47"][et_pb_text admin_label="Text" _builder_version="3.22.1" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"]

Majalengka - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Majalengka mendapat kunjungan supervisi dan pembinaan Divisi Penanganan Pelanggaran dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kamis (29/04/2021).

Diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, H. Agus Asri Sabana. "Saya ucapkan selamat datang kepada Pimpinan dan rombongan jajaran staf sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dalam rangka supervisi dan pembinaan penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Majalengka." Ungkapnya saat membuka acara.

H. Agus juga mengungkapkan harapan atas kegiatan kali ini, serta memaparkan perkembangan kegiatan Bawaslu Kabupaten Majalengka selama non-tahapan baik pemilu maupun pemilihan.

"Harapan kami pada kegiatan kali ini adalah mendapatkan kabar baik dan pencerahan terkait penanganan pelanggaran. Meskipun Kabupaten Majalengka tidak sedang menyelenggarakan atau menghadapi pilkada, namun kami senantiasa melaksanakan penguatan kelembagaan dengan memperkuat jaringan pengawasan partisipatif dan edukasi kepemiluan kepada masyarakat." Tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Majalengka, Abdul Rosyid menyampaikan harapannya terkait giat kali ini. "Sekalipun Bawaslu Kabupaten Majalengka tidak melaksanakan pilkada, namun setidaknya melalu giat kali ini kita akan mendapatkan pemahaman terkait penanganan pelanggaran pada pilkada serentak 2020." Imbuhnya.

Hal senada diungkapkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Sutarno. Ia menegaskan meskipun tidak melaksanakan Pilkada, kita harus tetap tingkatkan kapasitas penanganan pelanggaran.

"Peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan memperbanyak literasi dan diskusi. Karena sangat banyak topik-topik yang dapat dibahas dalam penanganan pelanggaran." Tegasnya saat mengisi sesi diskusi.

Pria yang akrab disapa Mas Noe itu juga menambahkan, pemilu 2024 akan menjadi pemilu yang paling berat ketika dibandingkan dengan pemilu 2019 lalu.

"Pemilu 2024 akan jauh lebih berat ketika dibandingkan dengan pemilu 2019. Hal ini karena desain pemilu 2024 akan digelar dengan 5 jenis pemilihan yang terbagi kedalam pemilu nasional dan pemilu lokal. Sehingga pelanggaran berpotensi lebih banyak." Pungkasnya

[/et_pb_text][et_pb_gallery gallery_ids="2282,2283,2284,2286,2285,2288" fullwidth="on" _builder_version="3.22.1"][/et_pb_gallery][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]