Sosialisasi Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 bagi Organisasi Kepemudaan (OKP) se Kabupaten Majalengka

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Melaksanakan Sosialisasi Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2024 bagi Organisasi Kepemudaan (OKP) se Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan di Objek Wisata Situ Cipanten, Kec. Sindang, Rabu, 16 Oktober 2024.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Bawaslu Majalengka Dede Rosada dalam sambutannya menjelaskan. Selama tahapan Pemilu 2024 telah menangani dugaan pelanggaran 8 diantaranya Kode Etik, Administrasi dan perundang undangan lainnya.

Dalam tahapan proses demokrasi di Majalengka diharapkan kontrol dari teman teman OKP untuk mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Tahapan Pemilihan Serentak tahun 2024.

Dardiri Edi Sabara kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi menjelaskan, Bawaslu dalam pembentukan Adhock dalam semua tahapan selalu berkoordinasi dengan penyelenggara dan memberikan himbauan hal tersebut guna meminimalisir Dugaan Pelanggaran. Sementara untuk Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu di Majalengka tidak terjadi hanya 1 Sidang Administrasi dengan hasil pengecekan ulang untuk hasil rekapitulasi

Sementara itu Kordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa Ayub Fahmi dalam sambutannya mengatakan, berkenaan pada kegiatan hari ini tahapan pemilu yang panjang sekitar 20 bulan contohnya dalam verifikasi peserta pemilu di Majalengka dalam proses pendaftaran banyak yang masih tercatat menjadi pengurus Partai Politik, menjadikan Majalengka menjadi peringkat ke dua indek kerawanan di Jawa Barat. Selain itu Daftar Pemilih Khusus masih menjadi perhatian Bawaslu Majalengka dalam menghadapi tahapan Pemilihan Serentak tahun 2024 untuk dijadikan perhatian kita bersama termasuk dengan masyarakat dan OKP dalam Pengawasan Partisipatif  Masyarakat.

Nunu Nugraha, Koordinator Sumber Daya Manusia dan Diklat menekankan moment Pemilu 2024 dalam rekruitmen pengawas Adhock masih ada saja yang tercatat menjadi pengurus atau tercatat di Partai Politik sehingga itu menjadi perhatian kita bersama dalam setiap tahapan pengawasan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait potensi pelanggaran, kendala yang dihadapi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu. Selain itu, sosialisasi ini juga berfungsi sebagai media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu serta memperkuat pemahaman semua pihak terkait aturan-aturan yang berlaku selama pemilu dan diharapkan pengawasan partisipasi aktif dari temanteman OKP semua.