Majalengka, 3 Maret 2026 – Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengkamelaksanakan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Majalengka pada Selasa (3/3/2026) ber
Jakarta- Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional membawa implikasi terhadap penegakan hukum pemilu. Sejumlah ketentuan pidana yang sebelumnya tercantum dalam KUHP lama diketahui tidak lagi diatur dalam KUHP baru.
Majalengka — Bawaslu Kabupaten Majalengka mengikuti kegiatan Penelitian dan Reviu RKA-K/L Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 (Belanja Non Operasional) yang diselenggarakan secara daring oleh Bawaslu Republik Indonesia, Senin hingga Kamis, 23–26 Febr
Majalengka — Bawaslu Kabupaten Majalengka mengikuti rapat mingguan Pembinaan dan Evaluasi Bawaslu/ Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/ Panwaslih Kabupaten/ Kota yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (23/2/2026).